Untuk bisa mendirikan usaha di Indonesia, diperlukan beberapa dokumen yang diserahkan sebagai bentuk perizinan badan usaha, serta prosedur yang harus ditempuh oleh pelaku usaha agar usaha yang didirikan memiliki surat izin resmi dari pemerintah. Tempat usaha yang tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha, tentunya akan dibubarkan karena dianggap illegal dan tidak memberikan keuntungan bagi negara.

Suatu badan usaha yang resmi harus membayarkan pajak usaha kepada pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan. Selain itu juga, pembayaran pajak secara rutin akan menghindarkan usaha anda dari penggusuran. Untuk bisa mendapatkan izin usaha di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha. Berikut beberapa hal yang harus diketahui tersebut.

• NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan

NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang merupakan kebijakan baru dalam perizinan usaha di Indonesia pada tahun 2019. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendaftarkan usaha yang bersangkutan.

Apapun bentuk usahanya, para pelaku usaha harus memiliki NIB untuk bisa menjalankan usaha yang bersangkutan. NIB juga bisa digunakan sebagai TDP, API (Angka Pengenal Impor), serta Akses Kepabeanan. Berbeda dengan proses perizinan sebelumnya yang harus menyerahkan beragam dokumen dan pada beberapa tempat yang berbeda.

Kebijakan saat ini adalah kepemilikan NIB secara resmi sudah bisa mencakup TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), serta untuk Akses Kepabeanan.

Cara Mendapatkan Izin Usaha di Indonesia

• Pengurusan Izin Usaha Dilakukan Melalui OSS

OSS merupakan kebijakan perizinan usaha terbaru yang dijalankan mulai tahun 2019. Dengan sistem OSS yang ada saat ini, proses perizinan usaha bisa dilakukan secara otomatis setelah melakukan pendaftaran usaha.

Pada saat melakukan pendaftaran badan usaha, pelaku usaha akan memasukan beragam dokumen yang diperlukan untuk usaha serta pendaftaran dokumen yang dilakukan dalam beberapa tempat berbeda.

Dengan sistem platform OSS yang digunakan, dokumen miliki pelaku usaha yang sudah didaftarkan secara lengkap akan otomatis muncul dalam platform OSS dan terhubung dengan AHU (Administrasi Hukum Usaha). Setelah dokumen yang bersangkutan muncul dalam AHU, secara otomatis akan ditarik dan ditarik oleh OSS untuk diberikan surat perizinan.

• Perusahaan berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV harus didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Bentuk kebijakan perizinan badan usaha yang baru dalah mewajibkan segala bentuk usaha harus didaftarkan pada SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) mengganti dari kebijakan sebelumnya.

Kebijakan perizinan sebelumnya mengatakan bahwa segala bentuk badan usaha harus didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Namun sejak 2 Agustus 2019, bentuk perizinan usaha harus didaftarkan pada SABU.

• Perlindungan Nama Untuk Badan Usaha

Peraturan perizinan usaha harus didaftarkan pada SABU mulai berlaku pada 2 Agustus 2019 sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Permenkumham. Setelah perusahaan didaftarkan dan mengajukan perizinan, nama perusahaan yang telah diajukan tidak akan bisa digunakan oleh pelaku usaha lain untuk mendirikan badan usaha.

Nama perusahaan yang telah didaftarkan pada SABU, tidak akan bisa digunakan oleh pelaku usaha lain yang juga akan mendaftarkan bentuk usahanya. Apabila pelaku usaha tersebut mencoba mendaftarkan usaha yang bersangkutan dengan nama yang sama, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem SABU. Hal ini membuktikan adanya perlindungan naman bagi badan usaha yang telah didaftarkan dan diberikan izin usaha.

Hal yang sudah disebutkan merupakan bentuk proses dan cara mendapatkan perizinan usaha di Indonesia yang telah diperbaharui dari kebijakan sebelumnya.